Forum Leuser Mendesak Pemerintah Pusat Jangan Kaku dan Mempersulit Bantuan lnternasional Masuk Aceh Sumatera

Forum Leuser Mendesak Pemerintah Pusat Jangan Kaku dan Mempersulit Bantuan lnternasional Masuk Aceh Sumatera

Jakarta ; pas-tv.com [21-12-25]

Setelah beberapa Minggu Keliling Aceh dan Sumatera Utara yang terkena Musibah Bencana Dahsyat Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Leuser [FKML] meminta dan mendesak Pemerintah Pusat jangan lagi mempersulit bantuan lnternasional masuk ke Daerah Dampak Bencana Aceh Sumatera yang sudah dalam Kondisi Darurat Kemanusiaan,

Jangan Kaku buat Kebijakan Kata Ketua FKML Burhan Alpin yang turun langsung kelokasi Banjir menembus Jalan Lintas Nasional antara Kabupaten Aceh Tenggara dan Gayo Lues pada sabtu lalu [20-12-25] bersama anggota DPR RI dari FPKB di Bukit terjal Gayo Lues.

Sampai hari ini Jalan tersebut masih dalam kondisi memprihatinkan dan sangat membahayakan bagi penguna jalan, meski sedang dalam perbaikan yang tanpa mempertimbangkan kedepan karena kondisi lahan yang labil dan belum juga bisa dilalui kenderaan roda empat dengan aman, kasihan masyarakat disana ujarnya prihatin.

Dalam kondisi yang masih serba darurat dikabarkan dari Pemerintah provinsi, bahwa Pemerintah Aceh memastikan bahwa bantuan internasional untuk penanganan bencana di wilayah Sumatera, khususnya Aceh, dapat masuk dan disalurkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, dalam keterangannya, Minggu (21/12/2025).

Menurutnya, berdasarkan hasil konfirmasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bantuan internasional yang bersifat non-government to government selama ini dibenarkan.

Sementara itu, untuk bantuan yang bersifat government to government, hingga saat ini belum terdapat arahan resmi dari pemerintah pusat.

“Dengan demikian, NGO internasional atau lembaga sejenis dapat memberikan bantuan dalam upaya pemulihan Aceh pasca bencana. Namun, mereka tetap diwajibkan melaporkan kegiatannya kepada BNPB dan BPBA,” ujarnya.

Ia menjelaskan, bantuan dalam bentuk barang maupun logistik harus mengikuti aturan pelaporan yang ditetapkan oleh instansi kebencanaan.

Adapun program pemulihan jangka menengah dan panjang akan dikomunikasikan lebih lanjut dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh, serta disesuaikan dengan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana (R3P) yang akan disusun Pemerintah Aceh di bawah supervisi Pemerintah Pusat.

Muhammad MTA menambahkan, berbagai langkah pemulihan pasca bencana terus dilakukan secara intensif. Gubernur Aceh disebut aktif melakukan kunjungan langsung ke daerah-daerah terdampak guna memastikan penanganan dan pemulihan berjalan secara strategis dan terpadu.

“Dalam berbagai kesempatan, Gubernur selalu berharap agar seluruh elemen masyarakat dapat bersatu, dengan segala kelebihan dan kekurangan, demi mempercepat proses pemulihan pasca bencana ini,”

Harusnya Pemerintah Pusat Langsung membuka diri karena Masalah Kemanusian tidak ada batas wilayah yang bisa menentang hak masyarakat untuk Hidup, ini kita tidak paham cara berpikir dan tindakan Pemerintah Pusat yang masih terkesan bingung, Jangan demi harga diri bangsa tapi rakyat jadi korban. Presiden jangan hanya datang dan pulang tanpa instruksi dan tindakan yang jelas dari bawahannya seolah hanya sesama rakyat relawan dan korban yang lebih dominan saling bertahan.

Gengsi bukan harga diri kata alpin akhirnya.

Sumber; [Tim/al]