Skenario Politik Prabowo Tahun 2029 Lewat Program MBG
Jakarta : pas-tv (Catatan dan Curhatan)
Jika ditelanjangi dari retorika populisnya, skema MBG justru tampak sebagai kebijakan yang brutal terhadap akal sehat dan keadilan sosial: ratusan triliun rupiah disedot dari pendidikan, kesehatan, fungsi ekonomi, hingga dana cadangan untuk membiayai program yang sama sekali bukan keadaan darurat nasional. Menyebut Makan Bergizi Gratis sebagai “gratis” adalah manipulasi bahasa, karena yang terjadi hanyalah pemindahan biaya dengan mengorbankan hak dasar rakyat di sektor lain—terutama pendidikan. Memotong anggaran pendidikan bukan sekadar salah prioritas, tapi dapat dibaca sebagai pelanggaran HAM, karena hak atas pendidikan adalah hak konstitusional yang dijamin negara. Lebih ironis lagi, di saat guru honorer masih diperlakukan seperti tenaga kelas dua—upah tak layak, status digantung, janji PPPK tak kunjung tuntas—negara justru membuka karpet merah bagi PPPK dan pegawai khusus MBG. Ini menciptakan paradoks moral: mereka yang mendidik generasi bangsa diperas kesabarannya, sementara program baru diberi struktur birokrasi dan anggaran jumbo.
Lebih jauh, MBG sulit dilepaskan dari aroma gurita politik kekuasaan: program masif, menyentuh perut rakyat setiap hari, dibungkus narasi kepedulian, dan disokong anggaran raksasa—sebuah formula klasik untuk membangun ketergantungan dan loyalitas elektoral jangka panjang. Dalam konteks Pilpres 2029, MBG berpotensi menjadi mesin politik negara, bukan sekadar kebijakan sosial, di mana bantuan pangan bertransformasi menjadi alat konsolidasi suara. Jika benar demikian, maka pendidikan dikorbankan bukan karena negara kekurangan uang, melainkan karena kekuasaan lebih memilih strategi memenangkan pemilu daripada membangun fondasi masa depan. Akhirnya, publik patut bertanya: apakah MBG benar-benar tentang gizi anak, atau tentang mengamankan kursi kekuasaan dengan cara paling halus, melalui piring makan rakyat?
Sumber : SN (Sekilas Narasi) fb
Komentar via Facebook